( Dinas Pendidikan – Karimun ) Rapat Koordinasi Pendataan Tingkat Nasional Tahun 2011 diselenggarakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2011. Rakor ini telah dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Dr. Ir. Bastari, MA. dan mengambil tema “Pembaharuan Manajemen Pendataan dalam rangka Implementasi Reformasi. Birokrasi Internal (RBI)”.
Rapat Koordinasi Pendataan Tingkat Nasional Tahun 2011 dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dimana Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan. Terkait dengan hal ini, PDSP mempunyai 5 (lima) fungsi, yaitu penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan; pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan; pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan;dan pelaksanaan adminiatrasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang baru ini, PDSP melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota. Adapun tujuan dilaksanakannya Rakor ini yaitu untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan pendataan pendidikan nasional serta menyelaraskan kesamaan pengertian dan persepsi tentang koordinasi, fasilitasi, kompilasi, validasi dan integrasi data pendidikan dalam rangka reformasi birokrasi internal. Diharapkan setelah Rakor ini dapat terselenggara forum koordinasi pendataan tingkat nasional antara PDSP dengan unit pendataan pendidikan di tingkat pusat dan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan dapat tersusunnya agenda berbagai kesepakatan dalam upaya mendorong kemandirian pendataan di pusat dan daerah untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan.
(By Grandy Regel Tuerah, ST, ME)